WASHINGTON, - Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby, menuduh pemerintah Rusia sedang bersiap untuk mencaplok wilayah Ukraina dengan mengatur referendum "palsu" di wilayah yang saat ini dikuasainya, seperti yang terjadi dengan wilayah Semenanjung Krimea delapan tahun lalu.
“Kami memiliki informasi hari ini, termasuk dari intelijen yang diturunkan yang dapat kami bagikan kepada Anda, tentang bagaimana Rusia meletakkan dasar untuk mencaplok wilayah Ukraina yang dikontrolnya yang melanggar langsung kedaulatan Ukraina,” kata Kirby kepada wartawan pada hari Selasa (19/7).
Rusia meluncurkan operasi militer khusus di wilayah Ukraina pada akhir Februari kemarin, dimana tindakan itu ditanggapi oleh AS dan sekutunya dengan menjatuhkan sanksi besar-besaran terhadap Moskow dan memberikan pasokan senjata berat kepada Kiev.
Saat bertempur bersama pasukan Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk (DPR dan LPR), pasukan Rusia menguasai Wilayah Kherson di selatan Ukraina dan sebagian besar Wilayah Zaporozhye. Mereka juga mengambil wilayah Wilayah Kharkov Ukraina, yang berbatasan dengan Republik Rakyat Lugansk, sebuah negara baru di Ukraina Timur.
Kirby berpendapat bahwa Moskow akan mengatur referendum "palsu" di wilayah yang mereka duduki, sambil menggunakan apa yang disebutnya "buku pedoman aneksasi, yang sangat mirip dengan yang kita lihat pada tahun 2014". Pada tahun itu, Krimea memilih untuk meninggalkan Ukraina dan bergabung dengan Rusia setelah terjadinya aksi kudeta pemerintahan di Kiev.
Kirby memperingatkan bahwa AS akan menjatuhkan "sanksi tambahan" jika Rusia mencaplok wilayah Ukraina.
Sementara itu, Kedutaan Besar Rusia di Washington merilis sebuah pernyataan di media sosial pada hari Selasa, mengatakan bahwa “klaim tentang sifat agresif dari operasi khusus militer Rusia pada dasarnya salah.”
“Kami mengembalikan perdamaian ke wilayah yang dibebaskan, menciptakan keadaan untuk kehidupan normal dan menghormati persamaan hak warga negara tanpa memandang etnis dan bahasa,” katanya.
